Pemerintah pusat meminta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk berlomba-lomba melakukan inovasi program menekan kasus kekerdilan anak atau "stunting" yang menjadi masalah kesehatan global. Keinginan pemerintah pusat tersebut cukup serius, mengingat kasus stunting secara nasional di Indonesia masih cukup tinggi, yakni melebihi standar WHO yang menetapkan sebesar 20 persen. Berdasarkan data, angka prevalensi stunting pada 2022 ini yakni 24,4 persen. Karenanya, pemerintah terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun juga terus berupaya menekan kasus stunting di wilayahnya yang juga belum tuntas 100 persen. Sesuai data, kasus stunting Kota Madiun saat ini mencapai 514 anak atau 12 persen. Angka tersebut berada di bawah target nasional tahun 2024, yaitu 14 persen. Wali Kota Madiun Maidi memberikan perhatian khusus agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan. "Bahkan target di tahun 2024, Kota Madiun bisa bebas stunting dan kita bisa berada di posisi terbawah se-Jatim,".Untuk menurunkan angka stunting, Pemkot Madiun menggelontorkan anggaran Rp5,4 miliar. Anggaran itu digunakan untuk memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi yang disalurkan melalui "Warung Setop Stunting" (WSS) yang ada di lapak UMKM kelurahan yang mulai beroperasi per 19 Oktober 2022.