Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terkait laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2024. Yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Madiun ,Yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran pimpinan dewan serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun dalam rapat memaparkan 3 poin utama yang menjadi sorotan dewan . Poin pertama adalah mendesaknya revisi Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun 2025. DPRD menilai alokasi dana perlu lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah , terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomer 29 Tahun 2025 yang dipastikan tidak mengurangi transfer dana ke Kota Madiun . " Kita tahu sekarang lagi musim efisiensi anggaran , Banyak dana yang dialihfungikan untuk mempercepat program nasional. Alhamdulilah di Kota Madiun kondisinya baik-baik saja," ungkap Istono. Point kedua Pemkot Madiun untuk segera menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah dengan visi,misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih termasuk prgram asta cita. Poin Ketiga adalah agar Pemkot Madiun segera menyusun rencana aksi daerah untuk mengoptimalkan perolehan dana insentif fiskal. " Sekarang sudah jelas drafnya . Terutama, geliatnya Pak Maidi ini untuk mendukung program Nasional ," imbuh Istono. Menanggapi berbagai catatan dan rekomendasi dari DPRD , Walikota Maidi Madiun Maidi menyatakan bahwa masukan tersebut sangat berharga dan akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya. " Rekomendasi DPRD luar biasa teliti. Memang itu yang harus direkomendasikan jadi rekomendasi itu harus diwujudkan," tegas Maidi " Ke depan akan kita gas,supaya dapat IF dan lebih bermanfaat ," pungkasnya.