Sebanyak 3.600 warga Kota Madiun yang sebelumnya masuk dalam daftar Program Keluarga Harapan (PKH) dan dibiayai BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Pusat kini dihapus dari daftar tersebut karena tidak lagi memenuhi kriteria PKH berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial. Meski secara aturan warga tersebut harus beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, Pemerintah Kota Madiun memilih menanggung biaya kepesertaan mereka agar tetap terjamin kesehatannya. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menjelaskan, "Harusnya jadi peserta mandiri, tapi sama Pak Wali tidak boleh. Jadi, dari peninjauan kami nanti yang masih tengah-tengah akan ditanggung Pemda." Wali Kota Madiun Maidi menegaskan komitmen Pemkot untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakatnya, “Ada masyarakat yang tidak terjamin dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), itu nanti saya jaminkan sekalian. Secepatnya akan kami selesaikan.” Langkah ini menunjukkan upaya serius Pemkot Madiun dalam memastikan seluruh warga tetap memiliki akses jaminan kesehatan meskipun ada perubahan status kepesertaan di tingkat pusat.
