Dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun pada Rabu (21/5), delapan fraksi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2024, dengan sorotan utama pada selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 51 juta antara versi LRA LKPJ wali kota dan LRA LPP hasil audit BPK. Selain itu, optimalisasi pendapatan dan belanja, termasuk meningkatnya saldo piutang, juga menjadi perhatian. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, menyatakan, "Harapan kami bisa menjawab tentang apa yang menjadi pertanyaan teman-teman fraksi," dan menegaskan pentingnya mendukung pelaksanaan APBD 2025. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menanggapi bahwa perbedaan Silpa disebabkan oleh perbedaan teknis pencatatan, seraya menambahkan, "Piutang cukup besar dari pajak. Masih akan ada RDP dan akan ada jawaban secara lisan dan resmi."