DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna pada 21 Mei 2025 untuk menyampaikan pandangan umum dari delapan fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Mayoritas fraksi mencermati adanya selisih antara target dan realisasi anggaran, terutama terkait pendapatan dan belanja daerah. Wakil Ketua DPRD, Istono, menyatakan bahwa kondisi ini wajar karena tahun 2024 merupakan masa transisi kepemimpinan dengan Penjabat Wali Kota. “Dari pandangan umum yang disampaikan oleh delapan fraksi, memang terdapat selisih dalam pelaksanaan anggaran yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pihak eksekutif... kondisi ini masih dalam batas kewajaran,” ujarnya. Proses pembahasan akan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat bersama OPD untuk membahas secara teknis dan berharap perbaikan di tahun anggaran berikutnya.