DPRD Kota Madiun secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LP) Pelaksanaan APBD tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ,Rabu (28/5), dengan seluruh fraksi menyetujui namun memberikan sebuah catatan penting untuk perbaikan dan penyempurnaan di Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya atau akrab disapa Yayak, menjelaskan bahwa meskipun semua anggota dewan pada dasarnya menyetujui , beberapa fraksi menyertakan rekomendasi. '"Pada dasarnya semua anggota dewan menyetujui hal tersebut .Meski, ada beberapa beberapa fraksi yang menyertai catatan rekomendasi." Catatan-catatan tersebut mencakup beberapa fokus utama ,yaitu perincian lebih lanjut terkait dana CSR, pengoptimalan kinerja BUMD ,memaksimalkan pendapatan dan serapan APBD, serta mempertahankan WTP dari Badan Keuangan Daerah (BPK). "Pengambilan keputusan ini sudah melalui mekanisme dan pembahasan terakhir .Tentu jadi masukan kepada Kepala Daerah," tambah Yayak. Ia menekankan bahwa masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga eksekutif Kota Madiun demi kepentingan masyarakat. Menanggapi hal tersebut,Walikota Madiun Maidi menegaskan komitmennya untuk menerima dan menindaklanjuti semua masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Maidi menyebutkan bahwa catatan-catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan dan penggunaan APBD tahun 2025.'Semua catatan bagus , akan kami tindaklanjuti dan menjadi catatan untuk APBD yang akan datang ,"pungkasnya.