DPRD Kota Madiun menyampaikan pandangan fraksi-fraksi atas Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Rapat Paripurna tersebut diselenggarakan di gedung rapat DPRD setempat, Rabu (21/5/2025) malam. Dari pandangan umum yang disampaikan oleh 8 fraksi yang ada menyatakan adanya selisih anggaran yang harus dijelaskan oleh eksekutif selaku pengguna anggaran. "Sebenarnya memang ada beberapa case yang mengalami pencapaiannya kurang maksimal. Kita menyadari tahun 2024 ini masa transisi. Kepala daerah dijabat oleh seorang Pj," ujar Istono. Istono menambahkan bahwa Rapat paripurna kali ini baru tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya. engan adanya kejelasan dari OPD diharapkan pada tahun periode berikutnya bisa langsung ditancap gas untuk mengejar ketinggalan yang ada.