DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (21/5/2025). Dipimpin Ketua DPRD Armaya, delapan fraksi menyampaikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun juga memberikan sejumlah catatan, seperti soal Silpa, piutang, dan pengelolaan aset PDAM. Wakil Ketua DPRD Istono menyebut kinerja masih dalam batas wajar mengingat tahun 2024 merupakan masa transisi kepemimpinan. “Memang ada beberapa hal yang pencapaiannya kurang maksimal. Kita pahami bahwa tahun 2024 adalah masa transisi, di mana kepala daerah dijabat oleh Penjabat (Pj) Wali Kota. Ini tentu berdampak pada kinerja, baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” ujarnya Sementara itu, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa catatan yang ada bukan disebabkan kesalahan pengelolaan, melainkan perbedaan waktu antara audit dan pembahasan LKPJ. Jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi dijadwalkan disampaikan pada rapat lanjutan, Jumat (23/5/2025).