Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terus menjadi sorotan serius DPRD Kota Madiun karena dinilai masih memiliki celah terjadinya praktik jual-beli kursi, khususnya di tingkat SD dan SMP. Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, mengakui adanya potensi kecurangan tersebut. Namun, menurutnya, potensi itu mulai menipis usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada 3 Juni 2025 lalu. “Potensi kecurangan kecil, karena sudah ada komitmen saat RDP,” ujarnya, Rabu (11/6). Dalam rapat tersebut, Pemkot Madiun menegaskan komitmennya untuk menjalankan SPMB secara transparan dan sesuai aturan tanpa praktik titipan. Komisi I DPRD berkomitmen mengawal pelaksanaan SPMB dari awal hingga tahun ajaran baru, termasuk membuka posko pengaduan masyarakat. Didik menegaskan bahwa pengaduan harus disertai bukti konkret, dan jika terbukti, pihaknya tak segan memanggil dinas terkait. “Kami ingin PPDB berjalan jujur dan adil demi dunia pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.