DPRD Kota Madiun membuka posko pengaduan terkait proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 jenjang SD dan SMP negeri guna memastikan jalannya penerimaan yang jujur dan adil. Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, menyatakan pihaknya bersama masyarakat akan mengawal ketat proses SPMB agar bebas dari praktik titipan maupun kecurangan. “Kami siap menerima laporan dari warga, asalkan disertai bukti, bukan hanya katanya,” tegas Didik, Minggu (15/6). Ia menekankan pentingnya pembuktian komitmen dari Pemkot, bukan sekadar formalitas. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD akan memanggil dinas terkait untuk memberikan klarifikasi. SPMB 2025 sendiri berlangsung mulai 15 Mei hingga 14 Juli melalui lima jalur: domisili, prestasi, afirmasi, mutasi, dan jalur khusus bagi calon siswa luar kota.