Penyusunan Perubahan APBD Kota Madiun Tahun 2025 kini memasuki tahap pembahasan legislatif dan eksekutif, menyusul penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS dalam rapat paripurna, Kamis (19/6). Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menjelaskan bahwa sebagian besar perubahan anggaran berasal dari DPUPR, sedangkan lainnya tidak mengalami perubahan signifikan. "Kebanyakan perubahan anggarannya dari DPUPR. Lainnya, saya kira tidak ada perubahan yang signifikan," ujar Armaya. Fokus P-APBD kali ini diarahkan pada transformasi ekonomi, sosial, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Sementara itu, Wali Kota Maidi memastikan kesiapan seluruh program dan menyatakan tinggal menunggu hasil pembahasan fraksi-fraksi di DPRD.