Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP Negeri Kota Madiun tahun ini menuai sorotan usai Komisi I DPRD mengungkap dugaan manipulasi titik koordinat domisili. Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, menyebut temuan ini bermula dari adanya kartu keluarga (KK) beralamat di kantor cabdindik tanpa hubungan kerja yang sah. “Kok bisa keluar kartu keluarga di situ? Bahkan, bukan petugas keamanan atau kebersihan,” ujarnya, Senin (8/7). Dari hasil penelusuran, teridentifikasi 20 calon peserta didik yang diduga melakukan praktik serupa untuk mendekatkan domisili ke SMPN 1.