Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, sejumlah DPRD dari berbagai daerah di Indonesia menjadikan Kota Madiun sebagai rujukan dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dinilai transparan, akuntabel, dan mampu dijalankan dengan baik. “Alhamdulillah, tahun ini sudah berhasil ditetapkan satu Perda dan delapan Raperda lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Hal ini membuktikan bahwa DPRD benar-benar bekerja serius, bukan sekadar menjalankan rutinitas”. “Wali kota tanpa DPRD tidak bisa berjalan, begitu juga sebaliknya. Hubungan ini harus dipahami sebagai simbiosis mutualisme yang saling menguatkan”.