Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan sejumlah lembaga legislatif dari daerah lain menjadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dinilai transparan dan akuntabel. “Alhamdulillah, tahun ini sudah ditetapkan satu Perda dan ada delapan Raperda yang insyaallah bisa diselesaikan. Ini menunjukkan DPRD benar-benar bekerja, bukan hanya santai”. “Pernah ada jamaah masjid bertanya soal tambahan Rp3 juta untuk anggota dewan. Padahal itu berlaku di DPR RI, bukan di DPRD Kota Madiun”.