Pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp 183 miliar di Kota Madiun dipastikan tidak mengganggu layanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. ’’Program dasar seperti beasiswa, BBM mahasiswa, seragam sekolah, ongkos jahit, hingga insentif guru swasta tidak kami kurangi,’’. ’’Anggaran lain tetap disesuaikan sesuai kondisi. Tapi kualitas pelayanan tidak boleh turun,’’. ’’Misalnya honor narasumber, konsumsi kegiatan, atau uang pembinaan. Kalau sebelumnya ada snack atau makan, nanti cukup air putih. Penghargaan cukup berupa sertifikat,’’.