DPRD Kota Madiun menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2025, Jumat (27/3/2026). Paripurna ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus memastikan arah pembangunan berjalan sesuai target. “Alhamdulillah, rendahnya serapan BTT menandakan tidak adanya kondisi darurat yang signifikan di Kota Madiun. Namun tetap ada penggunaan untuk kebutuhan mendesak”. “DPRD akan mencermati secara menyeluruh, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. Termasuk juga indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran".

Sumber : https://www.neumedia.id/kota-madiun/dprd-kota-madiun-bentuk-pansus-cermati-lkpj-wali-kota/