Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Madiun 2025 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Di hadapan dewan, PIt Wali Kota Madiun memaparkan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dalam APBD 2025. penyampaian LKPj ke DPRD merupakan sebuah keharusan yang dilakukan eksekutif. Dari situ, legislatif bakal mengoreksi realisasi program-program yang berjalan selama 2025. "Target-target terpenuhi atau tidak di 2025 itu nanti kita bahas. Kita telaah dan kita koreksi yang sifatnya konstruktif”. "Masalah Silpa nanti tentunya akan ada rekomendasi seperti apa, sebab apa, pasti ada. Akan kami bentuk pansus terhadap LKPj 2025”. "InsyaAllah hari ini bentuk pansus, minggu depan running. Sebelum 30 hari selesai”. "Ada beberapa program tidak terlaksana karena masih proses. Silpa ini akan digunakan di 2026”. "'Tidak terpakai berarti kondisi kota baik-baik saja. Tidak ada kondisi mendesak”.

Sumber : Memorandum