Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun tengah menyiapkan langkah penataan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Alun-alun Kota Madiun. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. “Saluran air di sekitar alun-alun itu kotor sekali, bahkan sampai tidak mengalir. Ini yang menjadi latar belakang penataan PKL”. Lokasi ini dinilai lebih memungkinkan untuk pengelolaan sampah secara terpusat, dengan dukungan dari dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Lingkungan Hidup. “Relokasi tidak serta-merta dilakukan sekarang. Kita menunggu kesiapan sarana prasarana terlebih dahulu”. Ia juga memastikan bahwa rencana ini tidak dilakukan secara sepihak. Pemkot Madiun telah melakukan komunikasi dengan para pedagang melalui forum diskusi guna menampung aspirasi mereka. Selain itu, aspek ekonomi para PKL juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penataan. “Kita ingin penataan ini adil. Nanti ukuran lapak akan diseragamkan agar tidak ada yang terlalu besar atau kecil”. “Kalau pedagang bisa komit menjaga kebersihan, tidak masalah tetap di lokasi sekarang. Tapi kalau tidak, ya akan kita pindahkan”. “Seharusnya kami dilibatkan dan didengarkan. Kami ini mencari nafkah dari berjualan, kalau tempatnya tidak strategis tentu sangat berpengaruh pada pemasukan”. “Sekarang saja omzet sudah menurun, apalagi kalau dipindah ke tempat yang sepi”.