Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menegaskan sikap tegas menghadapi polemik sengketa kepengurusan. Organisasi tersebut memastikan akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Langkah hukum itu diambil menyusul munculnya klaim sepihak pasca Musyawarah Nasional Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Pusat Madiun Maryano menegaskan, pihaknya tidak terpengaruh klaim tersebut. “Kalau ada yang mendalilkan kami ilegal, silakan dibuktikan di pengadilan” Selain jalur perdata, PSHT juga menempuh langkah pidana terkait dugaan gangguan terhadap aktivitas organisasi. Salah satu kasus yang dilaporkan adalah pembubaran latihan anggota di wilayah Saradan, Kabupaten Madiun. “Sudah kami laporkan ke Polres Madiun dan sedang diproses”. “IPSI bukan lembaga yang menentukan keabsahan hukum”. “Setiap gangguan akan kami hadapi dengan langkah hukum tegas”.