Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda Penyampaian Rekomendasi LKPJ Tahun 2025, Rabu (22/4/2026), menjadi ruang evaluasi terbuka atas kinerja pembangunan daerah. Sorotan utama mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target serta pengelolaan piutang daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah.“Pertumbuhan ekonomi yang kemarin secara 2024 ke 2025 itu hanya turun 0,04 persen. Kemarin kami langsung diskusi dengan BPS, ada beberapa poin yang harus kita perbaiki. Sebenarnya secara angka saja yang turun, tetapi secara perputaran ekonominya tidak turun". “BPS menyampaikan bahwa para pelaku UMKM yang difasilitasi Pemerintah Kota Madiun, mereka kesulitan mendapatkan data pendapatan. Sehingga itu tidak masuk dalam pengukuran. Nah ini yang memengaruhi angka pertumbuhan". “Saya mulai dari PRC, mereka sekarang harus melaporkan pendapatannya berapa. Saat ini juga sedang dipikirkan aplikasi POS oleh teman-teman dari Disnaker-KUKM". “Iya betul, nanti akan menyeluruh di tempat-tempat yang kami fasilitasi, khususnya untuk UMKM karena itu yang diperlukan". “Tentunya stimulan ke UMKM akan kita lihat bentuknya seperti apa. Tapi sekarang pola yang kami terapkan tidak semuanya dari pemerintah. Bagaimana mengajak pelaku usaha ikut peduli dan mandiri". “Terkait PDRB itu tentunya perdagangan ya. Ini yang harus menjadi perhatian agar capaian ke depan bisa lebih maksimal". “Piutang yang saat ini berjalan salah satunya dari LKK. Ini yang tiap tahun cukup besar". “Hari ini kami akan berkomunikasi dengan pihak OJK, rencananya nanti akan diambil alih oleh bank daerah. Tapi ini masih dikaji dulu aturannya seperti apa". “Terkait piutang nanti akan kita bahas di Banggar. Saya kira ada solusi yang baik, step by step nanti akan kita ungkap".