Sistem pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun mulai dimatangkan. Fokus utama Pemerintah Kota Madiun saat ini mempercepat integrasi layanan perizinan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar birokrasi pelayanan lebih ringkas dan cepat. Menurut dia, KemenPAN-RB turut mengundang tiga daerah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Blitar, dan Ponorogo dalam agenda pengembangan mal pelayanan publik. “Alhamdulillah Kota Madiun per 19 Mei kemarin sudah melakukan soft launching mal pelayanan publik”. “Kami ingin pelayanan perizinan lebih cepat dengan integrasi digital antar dinas”. “Ada yang satu minggu, ada yang dua minggu. Ini harus diketahui masyarakat”. “Saya kira Pemkot Madiun sudah berupaya memaksimalkan bagaimana masyarakat mudah mendapatkan pelayanan”. “Sebelum ditetapkan, sebaiknya dilakukan forum konsultasi publik supaya masyarakat bisa memberi masukan”. “Jadi masyarakat tinggal memilih mau akses layanan lewat tatap muka, digital, jemput bola, atau mandiri”.