Meski pendaftaran Jalur Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026 telah ditutup, Walidasa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun segera mengambil langkah konkret untuk melindungi siswa Kota Madiun yang belum mendapatkan kursi di SMA Negeri. "Kami meminta pemerintah tidak menunggu tahun depan. Jika memang ditemukan banyak siswa Kota Madiun yang belum tertampung di SMA Negeri, maka harus ada langkah dan kebijakan segera agar mereka tidak menjadi korban sistem". "Jangan sampai anak-anak yang lahir, besar, dan tinggal di Kota Madiun justru tidak mendapatkan akses pendidikan negeri di kotanya sendiri. Ini persoalan keadilan yang perlu segera mendapat perhatian". "Kami tidak menolak siswa dari luar daerah. Namun pemerintah harus segera mencari solusi agar anak-anak Kota Madiun yang belum tertampung tetap mendapatkan kesempatan yang adil. Jangan sampai mereka terpaksa bersekolah di luar kota atau masuk sekolah yang bukan menjadi pilihan utamanya karena tidak adanya kebijakan perlindungan bagi warga kota".