Cegah Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Permudah Perizinan dan Investasi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menekankan sejumlah hal kepada kepala daerah untuk tidak terlibat praktek korupsi. Di antaranya tidak menerima suap, serta gratifikasi. Untuk mencegah terjadinya korupsi, ia berpesan agar kepala daerah termasuk di Kota Madiun untuk mewujudkan aparatur yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional serta menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. "Karena perizinan dan investasi itu sering terjadi tindak pidana korupsi berupa suap. Saya disini juga ingin bahwa kepala daerah bisa memastikan tata kelola pemerintahan yang good and clean government,". Komitmen Pemkot Madiun untuk mencegah praktek korupsi patut diapresiasi. Hanya saja masih ada sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya tingkat pengangguran yang angkanya masih cukup tinggi. Namun demikian ia mengapresiasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun yang jauh lebih tinggi dibanding Jatim dan nasional. Tahun ini, IPM Kota Madiun 82,01, Nasional 72,91 dan Jatim 72,75.
