Gerbong mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali bergerak. Bertempat di rumah dinas wali kota, sejumlah pejabat fungsional resmi mengambil sumpah janji jabatan, Kamis (18/6). Meski berstatus fungsional, para abdi negara ini dituntut mampu bekerja layaknya pejabat struktural. "Semuanya saya anggap sama. Walaupun fungsional, hari ini juga langsung saya pantau. Karena mereka ini yang punya peran besar dalam menstabilkan kinerja di setiap OPD”. "Kinerja jadi nomor satu. Penilaian kinerja adalah poin utamanya”. Arah kebijakan mutasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemkot berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM). Namun, dia masih enggan membeberkan waktu pastinya. Proses pengusulan mutasi dan pengisian jabatan lowong sedang berjalan di Jakarta. Mengingat banyak status kepala OPD saat ini diduduki pelaksana tugas (Plt). "Semua sudah berproses. Ada pengisian untuk JPTP, administrator, maupun pengawas. Skemanya ada yang mengisi kursi kosong, ada juga yang mutasi rotasi”. “Tahun 2026 ini kita ajukan 25 formasi, prioritasnya untuk tenaga pendidik dan bidang kesehatan. Kita benar-benar menyaring yang paling dibutuhkan karena mempertimbangkan porsi belanja pegawail”. "Banyak yang bisa dilakukan. Jumlah pegawai disesuaikan, belanja penunjang diefisiensikan, dan di sisi lain pendapatannya ditingkatkan. Jadi kalau ditanya apakah mungkin mencapai 30 persen dengan beban kerja yang ada, itu bisa, sangat bisa”.