Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal dan mendampingi program pengadaan 9.400 unit laptop. Bahkan surat pendampingan sudah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Pihaknya sengaja melibatkan APH karena tidak ingin pengadaan ribuan unit laptop untuk siswa SD dan SMP itu kembali gagal seperti yang sudah dianggarkan tahun 2021 lalu. Apalagi program tersebut menjadi skala prioritas pemkot di bidang pendidikan. “Kejaksaan kita gandeng jadi kalau ada kekurangan saling mengisi. Jangan sampai begitu selesai justru timbul masalah, jangan lah karena nanti anak-anak dirugikan lagi,”.
