KPK Apresiasi Enam Indikator Pembangunan Nasional di Kota Madiun
Kinerja pemerintahan Walikota Madiun, Maidi selama beberapa tahun belakangan mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Sun Hotel Madiun, Jumat (2/12/2022). KPK memiliki kriteria untuk melihat apakah pemerintah daerah terindikasi melakukan korupsi atau tidak. Kriteria yang dinilai, meliputi tujuh indikator pembangunan nasional. Mulai dari angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan perkapita, dan genio ratio. “Ketika angka kemiskinan terus meningkat, ada kemungkinan korupsi. Bisa dilihat potensi korupsi dari sasaran APBD-nya. Khusus untuk Kota Madiun tadi saya lihat data tadi memang ada beberapa yang cukup mengembirakan, misalnya IPM, tadi Kota Madiun 82,01 artinya diatas nasional dan provinsi. Begitu juga angka kemiskinan,”. Secara keseluruhan dari tujuh indikator pembangunan nasional tadi, enam diantaranya sudah sangat baik. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Madiun berkomitmen dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Meski begitu, ada pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Madiun untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pasalnya, angka pengangguran di Kota Pendekar tercatat diatas provinsi maupun nasional.
