Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur menemukan ketidakwajaran kenaikan tunjangan perumahan pimpinan dan 27 anggota DPRD Kota Madiun sebesar Rp 3,82 milyar. Kenaikan itu terjadi pada saat pandemi COVID-19 tahun anggaran 2021. "Ya benar ada temuan (dari BPK RI Perwakilan Jatim). Terus rekomendasinya sebenarnya tidak ada masalah. Ini proses administrasi. Dan saat ini sudah kami lakukan rekomendasinya dengan melakukan apraisal ulang,". Besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kota Madiun dari Rp 11.800.000 naik menjadi Rp 30 juta per bulan. Sementara Wakil Ketua DPRD naik dari Rp 11.800.000 menjadi Rp 21.750.000 setiap bulannya. Sedangkan anggota DPRD naik dari Rp 8.250.000 menjadi Rp 14.500.000 perbulan.

Sumber : https://www.detik.com/jatim/berita/d-6450898/bpk-jatim-temukan-kenaikan-tunjangan-perumahan-dprd-kota-madiun-saat-pandemi