Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Madiun kian dimantapkan. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) setempat mulai menyusun langkah antisipasi. Salah satunya, mendirikan posko Kawal Hak Pemilih (KHP) di sejumlah titik. "Sebagai sarana atau wadah pengaduan masyarakat,". Posko KHP mulai difungsikan seiring panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dari komisi pemilihan umum (KPU) mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit). Pengawas pemilu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (PPL) di setiap kelurahan juga bakal melakukan uji petik coklit. Uji petik coklit juga untuk memastikan pantarlih tidak melakukan pelanggaran. Seperti tidak door-to-door, tidak paham usia minimal 17 tahun, hingga TNI-Polri yang telah pensiun namun belum pembaruan KTP. Pihaknya meminta masyarakat tidak menerima petugas coklit tanpa identitas atau atribut resmi pantarlih. Pun, tidak menerima pemasangan stiker bukti coklit tanpa pendataan sebelumnya.