Terpisah, Walikota Madiun, Maidi tidak ingin berpuas diri dengan nilai 90 MCP KPK. Bahkan ia berkomitmen untuk terus mengoptimalkannya. Dari 8 area yang menjadi indikator penilaian, ada dua item yang nilainya akan terus digenjot. “Kita kan tidak puas disitu, kita ingin nilainya 100 maka apa yang kurang kita konsultasikan. Kita yang kurang salah satunya masalah optimalisasi pajak daerah dan retribusi. Itu tidak bisa ditunda lagi, dan harus digitalisasi semua,” ucapnya. Tidak hanya itu, dari sisi perizinan ia berupaya agar proses tersebut seluruhnya dilakukan secara online. Dengan begitu antara pencari dan pemberi izin tidak saling bertemu, sehingga bisa mencegah potensi terjadinya korupsi.
