“Kita kan tidak puas disitu, kita ingin nilainya 100 maka apa yang kurang kita konsultasikan. Kita yang kurang salah satunya masalah optimalisasi pajak daerah dan retribusi. Itu tidak bisa ditunda lagi, dan harus digitalisasi semua,”. Tidak hanya itu, dari sisi perizinan ia berupaya agar proses tersebut seluruhnya dilakukan secara online. Dengan begitu antara pencari dan pemberi izin tidak saling bertemu, sehingga bisa mencegah potensi terjadinya korupsi. Termasuk soal lelang proyek, itu tidak boleh ada ‘main-main’ mulai awal perencanaan sampai akhir. Dan itu sudah kita laksanakan makanya nilai kita 100.

Sumber : https://www.rri.co.id/madiun/daerah/204301/cegah-korupsi-kpk-dorong-kepala-daerah-tingkatkan-nilai-mcp?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign