Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, mengatakan baliho yang banyak terpasang di ruang publik tersebut tidak masuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK), tetapi masuk dalam alat peraga sosialisasi (APS). Lantaran tidak memenuhi syarat sebagai alat peraga kampanye, kata Kokok, baliho berisi materi tokoh politik maupun parpol tidak bisa ditertibkan oleh Bawaslu. Meski demikian, Bawaslu bisa menertibkan APS itu ketika APS itu dipasang di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Selain itu, APS tersebut memuat konten ajakan untuk memilih. “Kalau APS itu melanggar aturan, yang akan menertibkan itu dari Satpol PP, bukan dari Bawaslu. Kita [Bawaslu] tidka bisa berbuat banyak karena itu sifatnya alat peraga sosialisasi. Kalau itu melanggar, nanti yang menangani Satpol PP,” kata dia.