“Dimungkinkan terjadinya banyak pelanggaran karena dalam hal verifikasi administrasi, KPU hanya menerima dua berkas dari partai politik (parpol). Yaitu surat pengajuan pendaftaran dan daftar calonnya. Tapi pernak-pernik seperti SKCK, ijazah, surat dari pengadilan negeri maupun bebas narkoba dan sebagainya, KPU hanya melihat di aplikasi silon saja. Sehingga ini potensi adanya pemalsuan dan sebagainya. Tapi kami mengantisipasi dan menghimbau kepada seluruh parpol untuk tidak melakukan itu, karena saya yakin parpol di Kota Madiun taat aturan. Kalau pun toh melanggar, kami pastikan akan ketahuan. Sampai hari ini belum ada satu pun parpol yang mendaftarkan bacalegnya di KPU, ini jadi atensi kami. Makanya kami gelar sosialisasi kepada parpol untuk segera menyiapkan karena batas akhirnya tanggal 14 Mei,” pungkasnya.