Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan saat ini mulai banyak alat peraga sosialisasi (APS) politik bermunculan di Kota Madiun, meskipun hanya masih bersifat umum atau bukan ajakan memilih personel tertentu. "Saat ini belum waktunya masa kampanye. Apalagi dengan cara yang salah. Kalau terbukti melanggar akan kami tindak tegas," ujar Kokok di Madiun, Senin. Meski masih bersifat umum, pihaknya menemukan APS yang menyalahi aturan. Yakni, dipasang di kawasan sekolah dan tempat ibadah. Namun, ia mengakui saat ini Bawaslu belum dapat berbuat banyak. Sebab, sanksi pelanggaran itu saat ini masih ranah-nya penegak perda. Jika harus berkegiatan di tempat ibadah, ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Antara lain, tidak membawa atribut kampanye, datang berdasar undangan, dan disarankan tidak hanya salah satu peserta pemilu. Hal itu, demi meminimalkan perdebatan dan potensi konflik. Kami juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu agar kelak pelaksanaannya sukses.