Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko mengatakan, DPSHP tersebut bersifat dinamis, artinya masih dapat berubah. Karenanya ia telah menginstruksikan panwascam dan panwaslu kelurahan untuk selalu mencermati dan menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat. “Kebetulan kami punya posko aduan kawal hak pilih dan kami juga punya kegiatan patroli kawal hak pilih sehingga dimungkinkan kami juga menerima laporan ataupun menemukan beberapa hal berkaitan dengan pemilih. Baik itu yang belum terdaftar ataupun yang harus dicoret atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal atau pindah domisili,” ujarnya. Karenanya ia berharap KPU aktif melakukan sosialisasi dan mencari data-data agar seluruh warga yang berusia 17 tahun terakomodir untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024. KPU jangan hanya diam, menerima aduan dari masyarakat atau saran perbaikan dari Bawaslu. Kami harap KPU pun juga proaktif untuk menyisir data tersebut.