Dinas Perdagangan Kota Madiun, Jawa Timur, melakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan bahan bakar "liquified petroleum gas" (elpiji/LPG) ukuran 3 kilogram agar tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah. Pemantauan sekaligus pengawasan terkait penggunaan LPG 3 kilogram tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 yang mengatur pihak-pihak yang boleh dan tidak boleh menggunakan LPG bersubsidi. Sesuai SE tersebut, restoran, hotel, usaha peternakan, usaha jasa las, usaha binatu, usaha batik, usaha pertanian dan usaha tani tembakau tidak boleh atau dilarang menggunakan LPG bersubsid itu. "Melalui pengawasan itu, kami memastikan semua pengusaha hotel dan restoran di Kota Madiun tidak ada yang menggunakan LPG bersubsidi. Kami ada agenda pengawasan, bulan Februari lalu sudah keliling bersama tim ESDM dan perlindungan konsumen dari Provinsi Jawa Timur terkait penggunaan LPG 3 kilogram,". Pihaknya akan melakukan pemantauan lanjutan terkait pendistribusian LPG 3 kilogram pada bulan depan. Hal itu bertujuan agar pemanfaatan LPG "melon" itu sesuai dengan aturan.