Kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Kota Madiun dipastikan aman. Pemkot dan DPRD telah memasukkan plafon anggaran untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu dalam dokumen KUA-PPAS 2024. ‘’Anggaran Pilkada 2024 sudah kami siapkan. Baik KPU maupun Bawaslu,’’. Pemkot bakal merogoh anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun depan. Perinciannya, Rp 21 miliar untuk KPU dan Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu. Dana hibah pilkada akan dicarikan dalam dua tahap. Dengan komposisi 40 persen di tahun ini. Kemudian, 60 persen tahun depan. Rencananya, pencairan tahun ini dilakukan pada 14 hari pasca penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).