DPRD Kota Madiun menggulirkan satu rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tahap III tahun 2024. Yaitu Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Nota penjelasan disampaikan juru bicara DPRD, Istono dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Kamis (25/7/2024). Raperda tersebut menjadi produk hukum inisiatif DPRD yang terakhir di periode 2019-2024. Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra menyebut, penyusunan raperda inisiatif itu menindaklanjuti adanya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 yang selama ini digunakan sebagai dasar pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Itu amanat dari pusat, kita harus menyesuaikan, jadi bukan karena dilakukan oleh kita (DPRD.red) karena akan purna (periode 2019-2024) ya,” ujarnya.