Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai berdampak pada penerimaan daerah. Pemkot Madiun memprediksi potensi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman (mamin), khususnya jasa katering, akan menurun seiring berkurangnya belanja katering di lingkungan pemerintah. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun mengalihkan fokus penggalian potensi pajak ke sektor swasta agar target penerimaan PBJT mamin sebesar Rp23,75 miliar tetap tercapai hingga akhir tahun. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, "Kebijakan efisiensi dari pusat tentu berdampak. Pendapatan katering yang menjadi rekanan pemkot pasti turun"."Bapenda bergerak cepat mengoptimalkan pendapatan dari luar rekanan pemkot. Penyedia jasa katering swasta terus didata"."Karena itu, target PBJT mamin diyakini tetap tercapai, bahkan berpeluang melampaui target hingga akhir tahun".