Rencana pengalihan pengelolaan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) ke Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun disorot DPRD. Kalangan legislatif meminta seluruh dana, piutang, hingga kredit bermasalah dibedah sebelum proses take over dilakukan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun Lanjar Agus Susilo mengatakan, "Harus dipilah-pilah. Jangan sampai nanti ngoper borok. Kami tunggu hasil investigasinya, permasalahannya seperti apa, dan datanya bagaimana"."Kalau memang tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Kalau dialihkan ke BPR harus benar-benar sehat. Barangnya KW 1, bukan KW 2 atau KW 3, dan ada jaminan"."Duitnya masih ada atau tidak, berapa, posisinya di mana. Statusnya aman atau tidak, macet atau tidak. Itu yang perlu dievaluasi"."Pelayanan harus tetap jalan dan lebih baik, tetapi jangan mindah borok. Jangan sampai dipindahkan ke sana, malah BPR-nya yang keteteran"."Desember harus klir. Supaya mulai Januari 2027 pemerintah sudah tidak mengelola lagi LKK"

Sumber : Memorandum