Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran (TA) 2027 diwarnai aksi walk out (WO) Komisi I DPRD Kota Madiun. Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun Didik Yulianto menyatakan, "Sangat aneh, pembahasan yang sudah menjadi agenda dan ditetapkan melalui Banmus tiba-tiba diminta dihentikan atas perintah Plt wali kota. Baru kali ini lembaga DPRD seolah diperintah oleh pemerintah"."Undangan RDP itu ditandatangani oleh pimpinan DPRD atas nama lembaga, bukan pribadi komisi. Ketika OPD tidak diperbolehkan hadir sampai lima kali, marwah lembaga DPRD ini jelas tercoreng. Saya mempertahankan marwah lembaga".

Sumber : Memorandum