Proses lelang proyek penataan lanskap Mall Pelayanan Publik (MPP) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun menuai perhatian. Pasalnya, CV BJ selaku pemenang lelang mengajukan penawaran sebesar Rp 638.120.000, atau menyusut hingga 20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sebesar Rp 797.650.000. Penurunan nilai penawaran yang cukup signifikan ini memicu spekulasi terkait besaran margin keuntungan kontraktor hingga risiko penurunan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Nur Salim, menyatakan "Prinsipnya kami berupaya menjadi mitra bagi OPD. Belajar dari yang sudah-sudah, kalau ini bentuk efisiensi, ya kami support. Tapi kalau bukan efisiensi dan berpotensi membuat pelaksanaan pekerjaan bermasalah, tentu kami mendorong dan mengontrolnya karena fungsi kami di situ"."Secara prinsip dan prosedur, proses awal ini sudah dijalani sebagaimana mestinya. Namun, kami nanti akan memanggil dinas terkait. Dalam prosesnya nanti, kami tetap akan memantau secara temporer (berkala)"."Ini fenomena baru yang harus benar-benar diwaspadai oleh OPD. Kalau memang ini benar dan baik untuk Kota Madiun, kenapa tidak? Namun karena realitasnya kita sama-sama belum tahu sejauh mana nanti, tahap pelaksanaan inilah yang harus terus kita pantau dan kontrol bersama"

Sumber : Memorandum