Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun tengah membenahi tata kelola Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK). Pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengalihkan pengelolaan LKK ke BPR Bank Daerah Kota Madiun. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian dari sisi pengelolaan keuangan maupun aspek legal bagi masyarakat penerima pembiayaan. Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan "Terkait pengalihan LKK ke Bank Daerah, semuanya kan masih moratorium. Kita sedang mencari formula yang terbaik"."Teman-teman dari Pemkot, dalam hal ini Dinas Naker, juga sedang berkonsultasi. Dengan BPK sudah, kemudian terkait aturan perbankannya dengan OJK"."Supaya secara legalnya kita aman, teman-teman nanti pada saat pinjam".