Pemkot Madiun akhirnya resmi membuka seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Pendaftaran seleksi peng-isian kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu dibuka pada 1-15 Agustus 2026. Empat kursi OPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disper-kim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perhubung an (Dishub).

Soeko menjelaskan "Mutasi itu kan berjalan terus. Nah, empat ini yang di awal itu (diajukan). Kita sudah sampaikan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), yang disetujui itu. Sehingga kita umumkan tanggal 1 Agustus sampai 15 Agustus untuk pengu-muman, setelah itu proses"."Setiap OPD masing-masing punya urgensinya. Nggak ada OPD yang nggak perlu, mana yang penting nggak ada. Semuanya perlu"."Semuanya itu berdasarkan aturannya seperti apa. Semua ada aturan lompatnya itu, bukan dari staf terus ke eselon II, enggak. Tetap ada, kita sesuaikan"."Minimal harus tiga (pendaftar) ya. Kalau kurang ya diperpanjang. Itu nanti ya tergantung siapa yang mendaftar. Ada kemungkinan dari luar lingkup Pemkot Madiun"