Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun resmi menandatangani nota mesepakatan Rancangan  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7). Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi merupakan upaya menghadirkan  kebijakan anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan efektivitas, efisiensi, disiplin anggaran, serta berbasis pada kinerja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun,". "Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kita optimistis pembangunan Kota Madiun pada tahun 2027 akan semakin berkualitas, berkelanjutan, dan tepat sasaran,".