Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) didampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memaparkan hasil kajian dan arah kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Madiun 2026–2056 di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (16/10/2026). Berdasarkan data yang dikumpulkan ITS, sejumlah persoalan mulai dari ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, risiko genangan, hingga alih fungsi lahan pertanian yang perlu diantisipasi dalam 30 tahun ke depan. Menanggapi paparan tersebut, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa RPPLH harus menjadi dasar pengambilan kebijakan, bukan sekadar dokumen perencanaan. “Saya mencatat karena RPPLH ini, nanti untuk mengambil sebuah kebijakan data awal itu harus tepat satu, yang kedua kalau nanti ini harus digunakan kebijakan, kebijakan apa yang terkait lingkungan hidup yang bisa berubah. Dan yang ketiga, saya minta khususnya untuk OPD Siapa nanti yang bertanggung jawab karena ini ya lintas OPD,”. “Saya review lagi dari dokumen supaya nanti dokumen yang sudah kuat ini secara data, angka di dalam dokumen ini tidak ada yang keliru sekaligus nanti ada penjelasan sebenarnya ngambil data dan sumbernya dari apa, supaya nanti bisa clear sebelum finalisasi,” .

Sumber : https://suaramedianasional.com/pemkot-madiun-kelola-perencanaan-berbasis-data-lingkungan-berkelanjutan-jangka-panjang/