Nilai penawaran proyek penataan lanskap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun yang turun mencapai 20 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS) disikapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sebelum teken surat perintah kerja (SPK), organisasi perangkat daerah tersebut bakal melakukan evaluasi teknis.

Plt Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengatakan, "Kami melihat turunnya sekitar 20 persen dari nilai HPS. Karena itu, dari dinas punya keinginan mengevaluasi secara teknis sesuai kewenangan dan tupoksi kami"."Intinya kami ingin mencari yang terbaik. Hasil evaluasi pokja secara administrasi, kualifikasi, dan harga harus benar-benar bisa dilaksanakan secara teknis"."Apakah dari harga tersebut akan mengurangi spesifikasi teknis maupun upah tenaga kerja. Itu yang akan kami evaluasi"."Kalau tim teknis maupun PPK merasa secara teknis nantinya mengurangi spek atau spesifikasinya tidak sesuai, pertimbangan itu akan menjadi dasar PA memutuskan apakah pemenang bisa lanjut tanda tangan kontrak atau perlu dievaluasi ulang"

Sumber : Memorandum