Pemkot bersama DPRD Kota Madiun resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran (TA) 2027 dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat. Penandatanganan ini menjadi landasan bagi penyusunan APBD Kota Madiun 2027. Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menyampaikan, "Kita berharap kita bisa menyelesaikan terkait pengelolaan sampah. Sehingga besok itu pengelolaan sampah itu akan jadi prioritas pembangunan yang pertama, seperti itu"."Sekarang itu polanya yang harus diubah, gitu. Sekarang yang terpenting fokus intervensi kepada masyarakat. Langsung intervensi di bawah". Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyatakan "Secara substansi, masalah pertumbuhan ekonomi, PDRB, belanja, hingga pendapatan daerah sudah dibahas bersama. Rujukan KUA-PPAS 2027 ini tetap berpedoman pada RPJMD kepala daerah yang telah disusun"."Sesuai tatib DPRD, kuorum pengambilan keputusan penandatanganan adalah setengah plus satu dari jumlah anggota. Ketidakhadiran beberapa anggota karena ada tugas resmi partai dan dinas luar kota. Jadi secara prosedur dan aturan hukum, mekanisme ini sah dan tidak ada cacat prosedur".

Sumber : Memorandum