DPRD dan Pemerintah Kota Madiun dalam merumuskan perencanaan Pembangunan daerah di Kota Madiun terus berjalan
dengan diagendakannya penandatanganan Nota Kesepakatan Atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7/2026). Tiga anggota DPRD Kota Madiun dari Komisi I yang walk out dari paripurna itu, diantaranya Didik Yuliato. Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun usai sidang. kepada awak media di ruang kerjanya menyatakan. pihaknya mengaku
bertanggungjawab atas adanya permasalahan-permasalah yang ada di Kota Madiun. Untuk itu. pihaknya melakukan sikap untuk walk out. Pertama terkait pembahasan KUA-PPAS 2027 yang sebelumnya sudah diagendakan Oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Madiun sudah terjadwal membahas melalui Komisi. Dalam perjalanan pembahasan ada rapat antara pimpinan DPRD dengan Pemerintah dalam hal ini diwakili Oleh Sekda Kota Madiun. Saatnya dalam pembahasan, lanjutnya, tahu-tahu, hasil dari rapat pempinan DPRD dengan Sekda menyampaian untuk menghentikan terkait dengan RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi I dan dengan kemitraannya. Dadi seperti itu. Yang anehnya, ini sebenarnya sudah menjadi agenda yang telah ditetapkan melalui Bamus.Anehnya saat itu disampaikan atas poerintah Plt (Plt Wali Kota Madiun). "Sehingga, baru kali ini lembaga DPRD diperintah Oleh pemerintah. Bahkan kita sendiri sebagai kemitraan lebih mengingatkan bilamana ada hal hal yang kurang pas disaat pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintah untuk dikomunikasi yang baik dan benar,".