Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun angkat bicara soal belum dianggarkannya dana hibah untuk Pilkada serentak 2024 pada APBD murni tahun 2023. Jika anggaran yang diajukan Bawaslu Rp9,6 miliar belum diposting di APBD 2023, kemungkinan dapat dianggarkan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun depan. “Kami sebagai penerima anggaran tidak masalah kalau misalnya dicairkan di tahun 2024. Cuma agak sulit kalau ternyata tahapan pilkada dimulai pada Januari 2024. Sehingga kadang-kadang untuk pencairan dana di awal-awal tahun agak sulit. Itu yang jadi permasalahan kalau anggaran hibahnya dicairkan di tahun 2024 semua. Kalau lebih amannya ya dicairkan dua kali sesuai Permendagri itu. Anggaran itu sudah kita ajukan ke Walikota di awal tahun 2022 dan BPKAD dengan tembusan DPRD,”.