Penentuan besaran upah minimum kota (UMK) Madiun tahun depan mulai dibahas. Meski demikian, baik pengusaha maupun buruh belum mencapai kesepakatan terkait aturan atau regulasi yang dijadikan patokan untuk menentukan UMK 2025. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker-KUKM) Kota Madiun Harum Kusumawati mengatakan, pembahasan UMK baru sebatas permulaan. Didahului audiensi antara anggota dewan pengupahan anyar bersama dengan Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto kemarin (19/11). Dari pertemuan itu dibahas tentang mekanisme penyusunan usulan UMK 2025. Dengan harapan, dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan kondusif tanpa ada silang pendapat antara pengusaha dan pekerja. "Setelah ini akan ada pertemuan lagi," ujarnya. Harum mengungkapkan, penetapan UMK 2025 menanti hasil pengumuman UMP yang sedianya sidang dewan pengupahan dilaksanakan besok (21/11). Di samping itu, pihaknya juga masih menunggu kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Dasar hukum perhitungan UMP maupun UMK nanti Kemnaker yang mengeluarkan," ungkap mantan kadishub itu.